Blitar – Dengan mengendarai kendaraan bermotor, massa Ormas (Organisasi Masyarakat) Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) Blitar mendatangi rumah dinas Bupati Blitar atau pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), bahkan ratusan orang memaksa merangsek masuk ke dalam rumah dinas Bupati Blitar namun dihadang personil kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Blitar yang berjaga dipintu gerbang.
Akhirnya massa dengan membawa spanduk berisi kecaman terhadap buruknya kinerja Bupati Blitar, Rini Syarifah. Tulisan tersebut diantaranya “Kepung pendopo adalah gerakan pembebasan rakyat Blitar sebagai gedibal atau jongos di negeri sendiri” yang menyindir pemerintahan Bupati Blitar tidak pro kepada masyarakat Kabupaten Blitar.
“Aksi kita ini sebagai aksi moral dengan mengepung pendopo RHN untuk menunjukkan kekuatan rakyat jika bersatu memperjuangkan hak-hak yang tertindas,” ujar Jaka Prasetya, Kordinator GPI Blitar.
Massa GPI Blitar menyinggung adanya konspirasi yang dilakukan Bupati Blitar dengan kroni-kroninya untuk kepentingan mereka sendiri, diduga rumah dinas Bupati Blitar juga dihuni orang-orang dekat Bupati Blitar yang berdomisili diluar Kabupaten Blitar.
“Ini kan lucu,rumah dinas Kepala Daerah kok jadi semacam kost-kostan yang bisa dihuni orang-orang tidak berkepentingan. Kita mensinyalir didalam rumdin, ada fasilitas yang tidak sesuai peruntukkannya,” tegasnya.
Selain itu, GPI Blitar ketika disinggung kasus sewa rumah dinas jabatan Wakil Bupati Blitar yang menggunakan rumah pribadi Bupati Blitar terus digulirkan hingga ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami tinggal diam, kasus tersebut akan kita kawap hingga ada penetapan tersangka. Pasalnya jelas perbuatan menyewakan rumdin Wabup tidak dibenarkan dan jelas merugikan anggaran negara,” ucap Jaka.
Di akhir aksi, massa tetap memaksa masuk kedalam rumah dinas Bupati Blitar untuk melakukan sweeping dan memastikan jika rumah dinas tersebut hanya ditempati Bupati dan keluarganya bukan orang-orang yang tidak berkepentingan.
Namun Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto menemui massa dan mengatakan untuk massa tidak masuk kedalam rumah dinas Bupati Blitar dengan alasan menjaga kesakralan RHN.
“Mohon maaf, kami belum bisa mengijinkan saudara-saudara untuk masuk. Kami akan menampung aspirasi GPI Blitar dan kita sampaikan kepada pimpinannya selain keamanan, kita menjaga kesakralan rumah dinas,” kata Rully Wahyu dihadapan pendemo.
Usai melakukan negoisasi yang alot, akhirnya massa GPI Blitar meninggalkan rumah dinas namun mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa lebih besar jika birokrasi Pemerintahan Kabupaten Blitar tidak diperbaiki. (tk)
