Kediri(adakitanews.com)—Perwakilan Kepala Desa se Indonesia melakukan aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Selasa pagi (17/1/2023). Para Kades saat ini sedang menunggu hasil tuntutannya dari anggota DPR RI.
Sebagaimana diketahui, para Kades datang di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, menuntut anggota Dewan pusat agar merevisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, khususnya Pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan Kepala Desa.
Undang-undang dan pasal tersebut dianggap tidak relevan. Dikarenakan masa jabatan 1 periode 6 tahun ini tidak efektif dengan kondusifitas masyarakat di desa.
Sekretaris II Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri, Bambang Agus Pranoto, menyampaikan setelah dilakukan pertimbangan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, khususnya Pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan Kepala Desa 1 periode 6 tahun itu tidak efektif.
“Tuntutan kami masa jabatan Kepala Desa kedepannya dua periode 18 tahun dengan masa jabatan 1 periode 9 tahun. Untuk yang kemarin 3 periode 1 masa jabatan 6 tahun,”ucap Agus.
Agus yang menjabat Kades Kayen Kidul menuturkan, dari pertimbangan, pemilihan Kepala Desa ini berbeda dengan pemilihan umum lainnya. Karena Pilkades itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau Pilihan Bupati, Legislatif dan Presiden jelas berbeda dengan Pilkades. Pilkades itu bersentuhan dengan masyarakat,”tuturnya.
Pemilihan Kepala Desa, Agus menjelaskan untuk pemulihan kondusifitas masyarakat butuh proses yang sangat lama. Apalagi desa di daerah yang rawan konflik.
“Pilkades itu sangat rawan karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Butuh proses yang sangat lama untuk mengembalikan kondusifitas di desa,”jelasnya.
Agus lebih lanjut mengungkapkan, jika tuntunan Kades ini tidak terpenuhi maka para Kepala Desa se Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan membawa massa yang lebih banyak.
“Jika tuntutan kami tidak disetujui maka kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak Kepala Desa se Indonesia,”ungkap Agus.
Sementara itu, Agus disinggung soal pelayanan di desa dikarenakan Kepala Desa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, tidaklah berpengaruh.
Ia menjelaskan soal pekerjaan dan pelayanan di kantor desa didelegasikan ke sekretaris desa dan perangkat yang lain.
“Tentu saja tidak berpengaruh, karena yang berangkat Kepala Desa. Sedangkan di desa ada Sekdes dan perangkat desa. Untuk pelayanan surat menyurat atau administrasi bisa diwakilkan ke Sekdes maupun perangkat desa lainnya yang ada di kantor,”jelasnya.(Gar).
