Blitar – Puluhan warga Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa mereka.Dengan didampingi organisasi Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) saat menyerahkan laporan resmi kepada Kasi Intel dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri.
Laporan yang diserahkan memuat dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020, dengan bukti berupa dokumen resmi, data faktual, dan pengaduan masyarakat.
Salah satu perwakilan warga, Mahathir, menjelaskan bahwa tidak ada realisasi fisik pembangunan jalan lingkungan yang seharusnya dikerjakan menggunakan dana BKK sebesar Rp100 juta.
Dana tersebut telah dicairkan pada 30 September 2020, namun hingga kini jalan sepanjang 380 meter itu masih berupa tanah makadam.“Tidak ada kegiatan pembangunan dari Oktober hingga Desember 2020.
Akhirnya, pihak desa meminjam dana sebesar Rp100 juta dari BUMDesma untuk mengembalikan dana BKK yang tidak direalisasikan,” ujar Mahathir.Lebih lanjut, warga juga menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp138.515.850,00 dari Dana Desa 2020 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana desa.
Diduga, dana tersebut tidak tersedia saat kegiatan dilaksanakan, sehingga pemerintah desa kembali menggunakan pinjaman dari BUMDes sebesar Rp75 juta, yang hingga kini belum dilunasi.
Sementara itu, Ketua FMR, Erdyn Subchan, menyatakan bahwa pihaknya turut mendampingi warga agar kasus dugaan korupsi ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
“Kami menilai ini bukan hanya maladministrasi, tapi ada indikasi kuat tindak pidana korupsi. Ada penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan,” ujarnya.
Masyarakat menduga terjadi penyimpangan berupa:1. Penggunaan dana desa tanpa prosedur keuangan yang sah,2. Penghindaran mekanisme pertanggungjawaban anggaran desa,3. Pembebanan keuangan desa kepada perangkat desa secara pribadi,4. Belum dilunasinya pinjaman dari BUMDes,5. Potensi mark-up dalam kegiatan pembangunan.
Menanggapi laporan tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Dian Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari bukti dan dokumen yang telah diserahkan oleh warga dan FMR, serta menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kasus ini mengacu pada ketentuan dalam:Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor, yang menjerat penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana negara secara tidak sah.Masyarakat berharap agar Kejaksaan segera memproses laporan ini dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyimpangan dana desa. (yd)
