Blitar – Ormas GPI (Gerakan Pembaruan Indonesia) Blitar geram dengan beredarnya surat edaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar dengan melibatkan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Kabupaten Blitar, perihal surat tersebut untuk sinergitas upaya optimalisasi PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2024.
Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Izul Marom, M.Sc. disebutkan jika dalam pelaksanaan acara pada tanggal 12 dan 13 September di salah satu hotel di Kota Batu untuk akomodasi ditanggung Bapenda, sedangkan untuk transportasi dan uang harian di tanggung oleh masing-masing peserta.
Hal tersebut memantik reaksi keras ketua GPI Blitar, Jaka Prasetya menduga kegiatan untuk memobilisasi massa menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang kini Bupati Rini Syarifah kembali maju dalam Pilkada ini.”Memalukan, jika benar dugaan itu terbukti untuk sosialisasi tentang perpajakan saja kenapa harus keluar dari Blitar. Kita patut curiga dengan Pemkab Blitar, apalagi Pilkada tinggal menghitung hari,” tegas Jaka Prasetya.
Jaka Prastya meminta tidak ingin para camat, kades, dan lurah digunakan sebagai alat kepentingan pilkada dengan dalih pelaksanaan program pemerintah.“Kita punya hak untuk memprotes keras kegiatan itu, karena bisa jadi digunakan untuk kepentingan pilkada, tapi dalihnya melaksanakan program pemerintah. Jika benar kegiatan itu untuk kepentingan Pilkada, kita akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran,” lanjutnya.
Bahkan dijadwalkan Bupati Blitar Rini Syarifah dijadwalkan akan hadir dan bertemu dengan seluruh kades, lurah dan camat se-Kabupaten Blitar tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar Asmaning Ayu saat dikonfirmasi, meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan agenda yang berlangsung dengan politik Pilkada 2024.
“Agenda ini murni bertujuan mengoptimalisasikan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan tidak ada politik-politikan,” kata Asmaning Ayu melalui pesan singkat.
Asmaning menolak tudingan adanya agenda politik terselubung hanya karena Bupati Rini Syarifah maju kembali sebagai Bacabup di Pilkada 2024.
“Sebab yang dilakukan Bapenda adalah murni melaksanakan tugas optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Itu kan menjadi penilaian subyektif,” ujarnya. Ditegaskannya, pada bulan sebelumnya Bapenda telah melakukan evaluasi pencapaian pada semester 1, yang juga melibatkan camat, kades dan kepala kelurahan.
Dan pada bulan ini, pihaknya tengah menyiapkan penagihan. Mengingat pada 30 September telah jatuh tempo.
“Pelaksanaan ini butuh semangat dan sinergitas bersama petugas pemungut di wilayah. Karena memang pengelolaan pajak itu juga tidak mudah,” pungkasnya.
Kembali Jaka Presetya menegaskan apapun dalih Pemkab Blitar, namun pertanyaannya kenapa kegiatan tersebut dilaksanakan di luar Blitar. (tk)
