
Blitar – Awal masa kampanye masih terpajang baliho-baliho besar milik petahana Rini Syarifah dihampir seluruh wilayah Kabupaten Blitar, hal ini memantik reaksi Wakil Ketua Tim Kampanye Rijanto-Beky, Miftakhul Huda.
Pihaknya berharap pemberitaan media yang condong kepada pasangan calon Rini Syarifah-Abdul Ghoni untuk memberikan informasi yang objektif.Hal ini membuat atmosfir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Blitar semakin memanas, pasalnya baliho bergambar Rini Syarifah tentang sosialisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar sebelum memasuki masa cuti.
“Ini fakta, silahkan lihat diberbagai wilayah masih ada baliho bergambar Rini Syarifah dan bisa dipastikan itu menggunakan dana APBD. Namun disayangkan penyebaran berita hoax soal baliho yang diduga bagian tim pemenangan Rindu,” ujar Huda.
Meski sudah dilaporkan Tim Kampanye Rijanto-Beky (Rizky) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, kenyataannya Pemkab Blitar masih nekat memajang baliho sosialisasi program bergambar Rini Syarifah atau Mak Rini, hingga hari kedua masa kampanye.Seperti halnya baliho-baliho jumbo Pemkab Blitar bergambar Mak Rini yang bertebaran di wilayah strategis Kecamatan Kademangan.
Diantaranya, baliho sosialisasi PBB-P2 di Desa Darungan, baliho Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Jalan Raya Trisula Desa Dawuhan, baliho hari jadi Kabupaten Blitar ke-700 di Jalan Nasional, dan masih banyak lainnya.”Disapu bersih apanya, buktinya masih bertebaran dimana-mana. Apa bukan hoax namanya? Kalau masalah baliho saja tidak jujur, gimana nanti soal anggaran,” terang Huda.
Contoh lainnya adalah baliho himbauan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Jalan Raya Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon. Berbagai baliho-baliho bergambar Mak Rini lain di berbagai Kecamatan di Kabupaten Blitar juga masih terpasang.
Jika berbagai macam baliho itu masih kedapatan terpasang di tempat-tempat strategis di Kabupaten Blitar, lalu bagaimana dengan area pedesaan yang jauh dari pantauan publik?Semua baliho tersebut merupakan bagian dari sosialisasi program Pemkab Blitar, yang pemasangannya menggunakan APBD.Itulah dasar Bawaslu memerintahkan seluruh instansi Pemkab Blitar untuk mencopot semua baliho bergambar Mak Rini, yang juga merupakan calon petahana dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2024.
“Ingat lho ya, pemasangannya itu pakai APBD. Anggaran negara tidak boleh digunakan untuk kampanye. Harusnya masuk masa kampanye, baliho-baliho tersebut sudah tidak ada lagi. Ini namanya Pemkab Blitar mengabaikan Bawaslu,” lanjut Huda.
Lebih lanjut mantan ketua KPU Kabupaten Blitar ini menjelaskan agar menggunakan media yang kompetensi dan bertanggungjawab. Pasalnya, masyarakat kita sudah cerdas.
Fakta di lapangan ratusan baliho yang kasat mata masih terpampang, diberitakan sudah disapu. “Apa yang disapu itu lantainya pendopo? Faktanya hingga hari ini baliho Mak Rini yang gunakan dana APBD masih terpasang di tempat setrategis,” tegas Huda. (tk)