Blitar – Persoalan dana hibah dan kantor sekretariat KONI Kota Blitar akhirnya memuncak. Ratusan atlet, pelatih, wasit, dan pengurus cabang olahraga turun ke jalan menyampaikan aspirasi, Senin (6/9/2026).
Mereka mendatangi dua lokasi, yakni Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Wali Kota Blitar. Ada dua tuntutan utama yang dibawa massa, yaitu meminta akses kantor KONI segera dibuka kembali dan dana hibah olahraga segera dicairkan.

Bagi para insan olahraga, kepastian anggaran menjadi hal penting. Apalagi, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun depan sudah harus dilakukan sejak sekarang.

Tanpa kepastian dana dan dukungan administrasi, pembinaan atlet dikhawatirkan ikut terganggu.
Aksi tersebut mendapat perhatian karena Plt Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, ikut hadir di tengah massa. Elim yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar menegaskan bahwa aksi tersebut bukan perintah darinya.

Menurut Elim, para atlet dan pengurus cabor turun karena merasa berbagai jalur komunikasi yang ditempuh sebelumnya belum menghasilkan kepastian.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi. Semua yang hadir merupakan insan olahraga, mulai atlet, pelatih, wasit hingga pengurus. Kami hanya meminta agar aksi dilakukan tertib dan tidak ada kekerasan,” kata Elim.

Tiga Surat Audiensi Disebut Tak Mendapat Jawaban
Elim mengungkapkan, KONI sebelumnya telah berusaha menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dengan Pemkot Blitar.

Sedikitnya tiga surat permintaan audiensi telah dikirimkan kepada Wali Kota Blitar. Namun, menurut Elim, belum ada jawaban yang memberikan kepastian.
Upaya melalui DPRD juga telah dilakukan. Dalam hearing yang melibatkan DPRD, Dispora, serta sejumlah pengurus cabor, persoalan tersebut kembali dibahas.
Namun, kebuntuan disebut masih terjadi.

“Kami sudah menunggu lama. Berbagai cara sudah dilakukan, tetapi tidak ada jawaban yang pasti,” ujarnya.

Persoalan ini tidak lepas dari dinamika kepengurusan KONI Kota Blitar setelah Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot).
Ketua umum hasil Musorkot kemudian mengundurkan diri. Selanjutnya, Elim Tyu Samba ditunjuk sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar.
Status Plt tersebut sempat menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan dalam proses pencairan anggaran.

Namun, Elim menegaskan bahwa dirinya memiliki dasar kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai Plt.

“SK sudah turun dan semuanya sudah sesuai. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenpora dan KONI Pusat. Mereka menyatakan Plt memiliki kewenangan,” tegasnya.

Ada Kesepakatan, Kini Ditunggu Realisasinya
Setelah aksi berlangsung, perwakilan KONI, DPRD, dan Pemkot Blitar akhirnya menandatangani nota kesepakatan.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Elim Tyu Samba selaku Plt Ketua KONI, Sahrul selaku Ketua DPRD Kota Blitar, serta Pj Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono sebagai perwakilan Pemkot.

Kesepakatan tersebut memuat dua poin utama.
Pertama, percepatan pencairan dana hibah olahraga. Kedua, pengembalian akses dan penggunaan kantor sekretariat KONI Kota Blitar.

Elim berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas dokumen.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak ingkar dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Batas waktunya hari ini. Kalau belum ada kejelasan, kami akan kembali berdiskusi dengan seluruh pihak,” katanya.
Pemkot: Semua Harus Sesuai Aturan
Di sisi lain, Pemkot Blitar memastikan tidak bermaksud menghambat pencairan dana KONI.
Pj Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
“Pada prinsipnya Pemkot sangat menghormati apa yang disampaikan teman-teman KONI. Namun, kami harus melaksanakan semuanya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Tri Iman.
Mengenai kantor KONI, Tri Iman menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan milik masyarakat Kota Blitar. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Pihak yang memanfaatkannya harus memiliki kewenangan hukum yang sah untuk menandatangani perjanjian,” jelasnya.
Atlet Menunggu Kepastian
Aksi akhirnya berlangsung kondusif. Namun, persoalan yang menjadi dasar aksi belum sepenuhnya selesai karena realisasi kesepakatan masih ditunggu.
Di tengah persiapan menuju Porprov, para atlet berharap polemik administrasi dan anggaran tidak berlarut-larut.
Sebab bagi atlet, waktu latihan dan persiapan terus berjalan. Mereka membutuhkan kepastian agar bisa fokus mengejar prestasi dan membawa nama Kota Blitar di ajang olahraga tingkat Jawa Timur.
Kini, bola berada di tangan Pemkot Blitar untuk membuktikan tindak lanjut dari nota kesepakatan yang telah ditandatangani. Masyarakat pun menunggu apakah dua tuntutan utama insan olahraga tersebut benar-benar segera direalisasikan.