Nganjuk (Adakitanews.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 2 Juli 2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota dewan, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, serta kritik konstruktif yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Ia menegaskan bahwa mayoritas fraksi telah memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024, sekaligus memberikan beberapa catatan yang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Tadi ada masukan tentang beberapa program yang belum dieksekusi, itu bagus. Ini akan menjadi prioritas dan akan segera dieksekusi mulai bulan ini,” ujar Bupati Marhaen.
Lebih lanjut, Bupati Marhaen menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur akan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengembangan sektor pariwisata juga disebut sebagai salah satu fokus utama yang akan dikembangkan secara berkelanjutan ke depannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti 38 poin pandangan umum fraksi yang mencakup masukan, rekomendasi, hingga kritik yang bersifat membangun.
Menurutnya, seluruh poin tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
“Tadi jawaban sudah disampaikan, semua ada 38 poin berisi saran, masukan, dan kritik. Dan pak Bupati siap untuk menindaklanjutinya,” jelas Tatit.
Melalui rapat paripurna ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nganjuk dapat terus terjaga dengan baik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Gar)
