Blitar – Perkembangan dunia digital kian maju hingga penerapan E-Counting dalam proses demokrasi Indonesia patut dipertimbangkan. Dalam pemilu selain mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi rekapitulasi suara dengan teknologi, juga mengatasi masalah manual seperti kesalahan hitung dan logistik surat suara.
Jika sistem E-Counting ini diterapkan, DPC PDI Perjuangan Kota Blitar sangat mendukung sistem yang mencakup verifikasi pemilih, pencoblosan, hingga rekapitulasi hasil secara digital tersebut.
“Demi terciptanya proses Pemilu yang adil dan merata, sistem digital ini sangat tepat untuk proses demokrasi politik di Indonesia,” ucal Yudi Meira, ST ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.
Dirinya menambahkan dengan penggunaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) bisa memastikan pemilih terdaftar dan menghindari pemilih ganda yang selama ini kerap terjadi baik saat Pemilihan Umum (Pemilu) daerah hingga pusat.
“Misalnya kita memilih pilihan kita dengan layar sentuh elektronik, ini kan jelas mempermudah bagi masyarakat. Dan hasil suara langsung dihitung secara otomatis oleh sistem, menghilangkan proses manual yang rentan kesalahan,” lanjutnya.
Bahkan jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Blitar siap turut mensosialisasikan penggunaan E-Counting sebelum Pemilu digelar agar masyarakat pemilih lebih muda menyalurkan hak suaranya, mengingatkan bahwa arsitektur demokrasi digital tidak akan pernah kuat jika tidak disertai penempaan mental dan karakter pemilih.
“Dengan sistem elektronik, diharapkan proses pemilu menjadi lebih transparan, di mana masyarakat dapat mengawasi pergerakan suara secara langsung dan mengurangi potensi sengketa hasil pemilu yang sering terjadi akibat proses manual,” jelas Yudi Meira.
Usulan penggunaan E-Counting berawal dari ide Angggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan mengatakan Pemilu terancam dengan manipulasi data pemilih, serangan digital yang bisa menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. (*)
